TASIKMALAYA – Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Raden Dicky Candra Negara, memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Tasikmalaya, Selasa (16/12/2025). Rapat ini digelar sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan di wilayah Kota Tasikmalaya.
Dalam arahannya, Raden Dicky menegaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Menurutnya, kemiskinan bersifat multidimensional karena berkaitan erat dengan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan.
“Penanganan kemiskinan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga dunia usaha, akademisi, lembaga zakat, serta partisipasi aktif masyarakat,” ujar Raden Dicky.
Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya tercatat 75.220 orang atau 10,84 persen. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 0,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun yang sama, Pemerintah Pusat juga merilis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025. Data tersebut saat ini masih dalam proses pengajuan administrasi hak berbagi pakai dan diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran di daerah.
Dari sisi anggaran, hingga 28 November 2025, alokasi dana penanggulangan kemiskinan sebesar Rp135,49 miliar telah terealisasi Rp110,48 miliar atau mencapai 81,54 persen. Pemerintah Kota Tasikmalaya terus mengoptimalkan efektivitas program agar penggunaan anggaran benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
BACA JUGA : Persit Kodim 0612/Tasikmalaya Gelar Sosialisasi PMS dan HIV-AIDS, Tekankan Peran Ibu Jaga Kesehatan Keluarga
Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tersebut diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan daerah tahun 2025–2029 melalui sejumlah program unggulan, di antaranya Tasik Pintar, Tasik GEMAS, Tasik Religius, Tasik Pelak, Tasik Melayani, Tasik Nyaman, dan Tasik Resik. Program-program ini menyasar sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, perumahan, serta lingkungan.
Raden Dicky berharap rapat koordinasi TKPK ini menghasilkan kesepakatan yang konkret dan implementatif. Ia menekankan agar program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin dan rentan miskin di Kota Tasikmalaya. (LS)
