TASIKMALAYA — Upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah mendapat dorongan serius setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun langsung ke Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan sosialisasi dan penguatan sistem integritas. Kehadiran tim KPK ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya dalam memperkuat sinergi pencegahan korupsi, sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Kegiatan sosialisasi yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (4/12/2025), turut dihadiri Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Asep Sopari Al-Ayubi. Acara ini mengusung tema nasional Hakordia 2025, “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, yang menjadi pengingat bahwa komitmen antikorupsi harus dilakukan secara kolektif antara pusat dan daerah.
Dalam sambutannya, Wabup Asep menegaskan bahwa Pemkab Tasikmalaya menempatkan integritas sebagai pondasi utama dalam tata kelola pemerintahan. Ia menilai, kedatangan KPK langsung ke Tasikmalaya merupakan sinyal penting bahwa pencegahan korupsi tidak boleh berhenti pada aturan semata, tetapi harus dibarengi edukasi, pengawasan, dan perubahan budaya kerja.
“Di Kabupaten Tasikmalaya, komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas adalah harga mati,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti sosialisasi secara serius, menyerap materi secara utuh, dan menjadikan nilai antikorupsi sebagai prinsip dasar dalam pelayanan publik.
BACA JUGA : ICMI Tasikmalaya Kritik Keras Kasus Telur Puyuh Mentah MBG di Sodonghilir
“Jadikan nilai-nilai antikorupsi sebagai napas dalam setiap langkah pengambilan keputusan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Sesi inti acara diisi langsung oleh Tim KPK RI melalui pemaparan dua analis tindak pidana korupsi. Materi pertama disampaikan Analis Tindak Pidana Korupsi Madya Irawati, dilanjutkan paparan kedua oleh Analis Tindak Pidana Korupsi Muda Erwin Noorman Gumirlang.
KPK menyoroti pentingnya pengendalian gratifikasi, transparansi pelayanan, tata kelola anggaran, serta pembangunan zona integritas di instansi pemerintah daerah. Selain paparan, peserta juga terlibat dalam dialog interaktif untuk membahas berbagai persoalan yang kerap muncul di lapangan, termasuk titik-titik rawan korupsi dalam pelayanan publik.
Kehadiran KPK ini dinilai sebagai bentuk penguatan sinergi antara lembaga pusat dan pemerintah daerah agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan lebih terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Asep kembali mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bebas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Pemerintah daerah harus bekerja keras memastikan pelayanan publik bebas dari KKN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” imbuhnya.
Acara sosialisasi ini diikuti oleh jajaran pejabat strategis Pemkab Tasikmalaya, mulai dari Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, para Camat se-Kabupaten Tasikmalaya, para Kepala BLUD, Kepala BUMD, hingga Ketua DPK Apdesi. Hadir pula berbagai tamu undangan lainnya.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi di Tasikmalaya bukan hanya wacana, tetapi langkah nyata yang dilakukan secara kolektif. (LS)
