Kabupaten Tasikmalaya

Komisi I DPRD Tasikmalaya Soroti Hilangnya Anggaran Insentif Linmas pada 2026

×

Komisi I DPRD Tasikmalaya Soroti Hilangnya Anggaran Insentif Linmas pada 2026

Sebarkan artikel ini
Foto: ilustrasi

TASIKMALAYA – Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyoroti hilangnya alokasi anggaran insentif bagi ribuan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa insentif Linmas tidak lagi dianggarkan pada tahun depan.

BACA JUGA : Insentif 12 Ribu Linmas Tasikmalaya Segera Cair, Besaran Masih Jadi Teka-teki

BACA JUGA : DPRD Desak Pemkab Tasikmalaya Segera Cairkan Insentif Linmas: Kasian Mereka

BACA JUGA : Cecep Nurul Yakin: Insentif Linmas di APBD 2025 Masih Warisan RPJMD Lama

Isu penghapusan insentif itu mencuat setelah Komisi I DPRD menggelar rapat kerja bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku pembina Linmas daerah beberapa waktu lalu. Dalam pembahasan diketahui, pos anggaran insentif Linmas tidak tercantum dalam rancangan plafon KUA-PPAS 2026.

“Insentif Linmas ini dulu pernah disampaikan sebagai program prioritas oleh Bupati dan Wakil Bupati saat itu. Tapi sekarang justru hilang dari KUA-PPAS. Wajar kalau kami mempertanyakan konsistensi Bupati Cecep Nurul Yakin terhadap komitmennya,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, (9/11/2025).

Asep menyayangkan kebijakan tersebut yang dinilai bertentangan dengan janji politik Bupati Tasikmalaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Linmas. Ia mengungkapkan, persoalan insentif Linmas sebenarnya sudah terjadi sejak tahun sebelumnya.

Foto: ilustrasi

Pemerintah daerah masih memiliki tunggakan pembayaran selama enam bulan, namun saat perubahan anggaran 2025 hanya dua bulan yang dibayarkan.

“Dari tunggakan sembilan bulan di tahun 2025, baru dibayar dua bulan saja,” ungkapnya.

Menurut Asep, apabila penghapusan anggaran dilakukan dengan alasan efisiensi, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangannya. Ia menilai, masih banyak pos belanja lain yang bisa dirasionalisasi tanpa harus mengorbankan hak anggota Linmas.

“Kalau bicara efisiensi, kenapa yang dipangkas malah insentif Linmas. Sementara belanja alat tulis kantor, perjalanan dinas, atau makan-minum justru masih cukup besar,” tegasnya.

Asep menambahkan, keberadaan Linmas sangat penting sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan di tingkat desa dan kelurahan. Ia khawatir, penghapusan insentif dapat menurunkan motivasi para anggota Linmas dalam menjalankan tugas sosial mereka. ILS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *