TASIKMALAYA – Pemerintah mulai memetakan pesantren yang akan menjadi prioritas penerima bantuan infrastruktur pendidikan. Fokus utamanya, pesantren dengan jumlah santri besar dan kondisi ekonomi yang terbatas.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dalam acara penandatanganan Kesepakatan Bersama Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, (14/10/2025).
“Untuk prioritas pertama, jumlah siswanya di atas 1.000 orang, dan yang memang betul-betul tidak mampu untuk meneruskan bangunan itu,” ujar Cak Imin, dikutip dari rmol.id, (19/10/2025).
Menurutnya, program ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari upaya memperkuat peran pesantren sebagai pilar pendidikan dan sosial di masyarakat.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin menekankan, penguatan infrastruktur pesantren juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap santri. Ia menilai, keamanan dan kelayakan bangunan harus menjadi perhatian utama setelah muncul sejumlah insiden di beberapa daerah.
“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di seluruh pesantren Indonesia,” kata Nasaruddin.
Menag juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai cepat tanggap dalam merespons isu keselamatan di lingkungan pesantren.
“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” tuturnya.
Program bantuan ini diharapkan segera berjalan dan mampu menghadirkan rasa aman serta fasilitas layak bagi jutaan santri di seluruh Indonesia. (LS)
