TASIKMALAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya tengah menghadapi tantangan fiskal di tengah upaya mempercepat pemulihan ekonomi. Tekanan muncul akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat dan kebijakan efisiensi alokasi dana dari pemerintah pusat.
BACA JUGA : Pemkab Tasikmalaya Dorong Integrasi SPBE Lewat E-GIFT, Akhiri Fragmentasi Data Daerah
Perwakilan Pos Ronda Society, Andi Perdiana, mengatakan bahwa situasi fiskal Tasikmalaya saat ini tidak mudah karena di satu sisi pemerintah daerah harus mempercepat pemulihan ekonomi, sementara di sisi lain transfer dana dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penyesuaian.
“Bagi Tasikmalaya, daerah dengan karakteristik hinterland yang sedang berkembang dengan kepadatan penduduk tinggi dan ketergantungan pada sektor pertanian serta UMKM, kondisi ini bagai dua sisi mata pedang,” kata Andi Perdiana, Rabu malam (15/10/2025).
Menurutnya, meskipun tekanan fiskal cukup besar, Pemkab Tasikmalaya tetap menunjukkan optimisme dengan menerapkan strategi peningkatan pendapatan daerah, efisiensi anggaran, serta perluasan kolaborasi pendanaan di luar APBD.
Dorong Kemandirian Fiskal Melalui PAD
Langkah pertama yang ditempuh Pemkab Tasikmalaya adalah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Sektor unggulan seperti kerajinan rajut, bordir, dan industri kreatif lokal menjadi fokus pengembangan. Pemerintah daerah tidak hanya menarik retribusi dari aktivitas ekonomi, tetapi juga membangun ekosistem pendukung seperti pelatihan digital marketing, akses ekspor, dan fasilitas desain untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi pajak dan retribusi daerah melalui pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak secara berkala, serta penerapan sistem pembayaran pajak elektronik (e-billing).
Aset-aset daerah yang sebelumnya tidak produktif kini dioptimalkan, seperti penyewaan gedung milik pemerintah untuk kegiatan masyarakat hingga pemanfaatan lahan kas daerah menjadi kawasan produktif.
Refocusing Belanja untuk Program Berdampak Langsung
Strategi berikutnya adalah melakukan penataan kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Pemkab Tasikmalaya memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memiliki multiplier effect bagi masyarakat.
Refocusing dilakukan dengan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung terhadap perekonomian rakyat, antara lain program infrastruktur padat karya seperti perbaikan jalan desa, pembangunan irigasi tersier, dan penyediaan sarana air bersih yang melibatkan tenaga kerja lokal.
“Selain memperbaiki infrastruktur, program padat karya juga menyuntikkan daya beli di tingkat masyarakat bawah,” jelas Andi.
Belanja daerah juga diarahkan untuk memperkuat sektor UMKM, antara lain melalui bantuan modal bergulir, pelatihan kewirausahaan, serta fasilitasi pemasaran produk lokal agar lebih kompetitif.
Inovasi Pendanaan Melalui Kolaborasi dan Filantropi
Di tengah keterbatasan APBD, Pemkab Tasikmalaya mengembangkan skema pendanaan alternatif dengan menggandeng berbagai pihak, baik sektor swasta, lembaga filantropi, maupun pemerintah desa.
Potensi filantropi di Tasikmalaya yang besar karena basis sosialnya yang religius dimanfaatkan melalui kerja sama matching fund antara APBD, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
Pemkab juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa agar Dana Desa (DD) digunakan untuk kegiatan yang sejalan dengan prioritas pembangunan kabupaten, seperti pengembangan pertanian produktif dan pelatihan vokasi bagi pemuda desa.
Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah kawasan yang ramah investasi, terutama di sektor agroindustri, pariwisata halal, dan industri kreatif, dengan penyederhanaan proses perizinan untuk menarik investor baru.
Momentum Membangun Kemandirian Daerah
Upaya yang dilakukan Pemkab Tasikmalaya dinilai sebagai langkah penting menuju kemandirian fiskal daerah. Menurut Andi Perdiana, tekanan fiskal akibat penyesuaian transfer pusat justru menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan berbasis potensi lokal.
“Optimisme yang ditunjukkan pemerintah daerah bukan sekadar retorika, tapi didasari oleh strategi konkret,” ujarnya.
Tiga hal menjadi kunci ketangguhan fiskal Tasikmalaya, yakni keberanian memperkuat PAD, kemampuan mengelola APBD agar lebih efisien, dan inovasi dalam menjalin kolaborasi pendanaan.
“Maka dari itu, tantangan transfer pusat bukan akhir dari cerita, melainkan awal babak baru bagi kepemimpinan Tasikmalaya untuk membuktikan bahwa dengan kemandirian, kreativitas, dan semangat gotong royong, kesejahteraan rakyat tetap bisa diwujudkan,” pungkas Andi. (rzm)
