TASIKMALAYA – Rencana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengajukan pinjaman daerah senilai Rp230 miliar memantik perdebatan hangat di publik maupun DPRD. Sebagian pihak menilai langkah itu berisiko membebani keuangan daerah, sementara Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin bersikukuh bahwa pinjaman tersebut merupakan jalan darurat untuk menyelamatkan infrastruktur rusak akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
BACA JUGA : F-PKB Desak Pemkab Tasikmalaya Batalkan Pinjaman Rp230 Miliar: Membebani APBD Bertahun-tahun
Menurut Cecep, pemotongan transfer keuangan daerah pada tahun 2026 mencapai Rp312 miliar dari yang biasanya Rp2,8 triliun. Kondisi ini membuat APBD mengalami tekanan berat hingga memaksa pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan.
“Pinjaman ini bukan utang konsumtif, tapi investasi mendesak untuk menambal defisit anggaran pembangunan,” ujar Cecep, (13/10/2025).
Ia menyebut, efisiensi telah dilakukan secara ekstrem, mulai dari pemotongan 10 persen TPP ASN eselon II ke bawah hingga pengurangan pagu indikatif dinas sampai 50 persen. Namun langkah itu hanya mampu menghemat sekitar Rp50 miliar.
Cecep memaparkan, tanpa pinjaman tersebut, Pemkab hanya sanggup memperbaiki sekitar 15 kilometer jalan per tahun dengan anggaran Rp60 miliar. Artinya, meski selama lima tahun masa kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Asep Sopari Al Ayubi, seluruh jalan rusak tak akan tertangani.
Dengan adanya pinjaman Rp230 miliar, Pemkab menargetkan percepatan pembangunan 80 kilometer jalan pada 2026.
Bupati Cecep juga menyoroti sikap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang menolak rencana pinjaman tersebut. Ia menilai penolakan itu tidak berpihak pada kepentingan publik.
“Kalau pemerintahan tetap berjalan tapi tidak ada pembangunan, itu tidak ideal. Pejabatnya tetap digaji, tapi rakyat tidak merasakan manfaatnya,” sindirnya.
Mengenai sumber pelunasan utang, Cecep memastikan pemerintah memiliki strategi jelas, yakni melalui optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Saat ini, tingkat realisasi PKB baru mencapai 40 persen.
“Kami akan tingkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dengan cara memperbaiki infrastruktur dulu. Kalau jalan bagus, orang pasti lebih taat bayar pajak,” ujarnya.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Pemkab juga memangkas belanja hibah secara signifikan dari Rp120 miliar menjadi hanya Rp15 miliar.
“Itu pun hanya untuk lembaga tertentu seperti MUI dan organisasi keagamaan,” pungkas Cecep. (LS)
