TASIKMALAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Rabu (8/10/2025). Kunjungan ini bertujuan memperkuat langkah pencegahan korupsi di tingkat daerah serta mempertegas komitmen Pemkot Tasikmalaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
BACA JUGA : Kota Tasikmalaya Pertahankan “Zero Case” Program MBG, Wali Kota: Jadikan Standar Kerja Harian
Acara berlangsung di Aula Balai Kota Tasikmalaya dan dihadiri oleh Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, Wakil Wali Kota Dicky Chandra Negara, Sekda Asep Goparullah, serta seluruh kepala OPD, camat, dan kepala puskesmas se-Kota Tasikmalaya.
Dari pihak KPK hadir Arief Nurcahyo, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, bersama tim analis tindak pidana korupsi Erwin Noorman.
KPK Tekankan Kolaborasi dan Komitmen Antikorupsi
Dalam pertemuan tersebut, KPK menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, Kota Tasikmalaya tercatat memiliki skor 71,53, yang menempatkannya dalam kategori rawan korupsi.
“Kami datang untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan program pencegahan korupsi di Kota Tasikmalaya benar-benar berjalan efektif,” ujar Arief Nurcahyo.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan upaya pencegahan korupsi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh komitmen moral dan integritas kepemimpinan kepala daerah serta aparatur sipil negara (ASN) di seluruh OPD.
Delapan Area Rawan Korupsi Jadi Fokus Pengawasan
KPK juga mengidentifikasi delapan area prioritas yang menjadi titik rawan korupsi di pemerintah daerah, yakni:
1. Perencanaan dan penganggaran APBD
2. Pengadaan barang dan jasa
3. Perizinan dan pelayanan publik
4. Manajemen ASN
5. Pengelolaan aset daerah
6. Optimalisasi pendapatan daerah
7. Penguatan peran Inspektorat
8. Tata kelola barang milik daerah
Arief menyebutkan bahwa setiap area akan dievaluasi berdasarkan capaian, progres, serta kendala teknis di lapangan.
“Jika ditemukan hambatan, KPK akan memberikan pendampingan dan solusi agar program antikorupsi berjalan maksimal,” ujarnya.
Komitmen Pemkot Tasikmalaya Wujudkan Pemerintahan Bersih
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menyambut baik kedatangan KPK dan menegaskan kesiapannya untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta budaya integritas di seluruh jajaran Pemkot.
“Kami siap berkolaborasi penuh dengan KPK. Langkah pencegahan harus menjadi budaya kerja di seluruh OPD,” kata Viman, Kamis (9/10/2025).
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi dan pembinaan integritas ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik.
Rekomendasi dan Harapan KPK
- Sebagai tindak lanjut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemkot Tasikmalaya, di antaranya:
- Melakukan audit internal dan evaluasi berkala di area rawan korupsi.
- Meningkatkan peran Inspektorat dalam deteksi dini penyimpangan.
- Melibatkan masyarakat dan media lokal dalam fungsi pengawasan publik.
- Menegakkan disiplin dan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.
KPK berharap Pemkot Tasikmalaya dapat menjadi contoh daerah yang berhasil menurunkan risiko korupsi melalui penerapan sistem pencegahan yang konsisten dan berbasis transparansi.
“Dengan langkah konkret dan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan, Tasikmalaya berpotensi menjadi kota percontohan antikorupsi di Jawa Barat,” pungkas Arief. (rzm)
