Kota Tasikmalaya

Ratusan Guru Madrasah di Kota Tasikmalaya Demo Tuntut Kesetaraan Kebijakan PPPK

×

Ratusan Guru Madrasah di Kota Tasikmalaya Demo Tuntut Kesetaraan Kebijakan PPPK

Sebarkan artikel ini

TASIKMALAYA – Ratusan guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (30/9/2025).

BACA JUGA : Pemkot Tasikmalaya Perkuat Koordinasi Program MBG, Wali Kota Akan Kumpulkan SPPG

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) antara instansi di bawah Kementerian Pendidikan dan lembaga di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Dalam aksi, para guru membawa bendera organisasi, spanduk, serta poster dengan tulisan tuntutan, di antaranya “PPPK Bukan Hanya untuk Negeri, Guru Swasta Juga Layak Dilindungi” dan “Kami Harus S1 Tapi Gaji Kami di Bawah Pembantu”.

Ratusan guru madrasah Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Foto: Rizky Zaenal Mutaqin/tasikmalayaku.id

Sebagai simbol aspirasi damai, mereka juga menyerahkan setangkai bunga mawar merah kepada pimpinan dan anggota DPRD dari setiap fraksi.

Ketua PGMI Kota Tasikmalaya, Asep Rizal Asy’ari, menyampaikan dua tuntutan utama dalam aksi tersebut. Pertama, DPRD diminta memfasilitasi pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI. Kedua, ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian dan apresiasi terhadap keberadaan guru madrasah.

“Di Kota Tasikmalaya ada ribuan guru honorer yang tidak tersentuh kebijakan PPPK maupun sertifikasi. Saat ini ada sekitar 3.200 guru tergabung di PGMI, tetapi hanya 200 berstatus PNS. Sisanya masih honorer, bergaji rendah, dan tanpa kepastian regulasi,” kata Asep Rizal di lokasi aksi.

Ia mengungkapkan, guru honorer rata-rata hanya menerima Rp300 ribu per bulan dan itu pun dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Guru yang sudah sertifikasi mendapat Rp1,5 juta, sedangkan yang berstatus inpassing menerima Rp2,5 juta.

Ratusan guru madrasah Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Foto: Rizky Zaenal Mutaqin/tasikmalayaku.id

“Kami berharap ada regulasi yang jelas agar kegelisahan ini hilang. Masa iya wakil rakyat tidak mampu menjembatani aspirasi ini,” ujarnya.

PGMI juga meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya ikut mendorong aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

“Memang tidak ada kebijakan Pemkot, tetapi paling tidak hadir bersama kami dan menjembatani ke pusat, supaya ini menjadi bagian sinergitas yang bisa disikapi bersama,” pungkas Asep Rizal. (rzm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *