TASIKMALAYA – Polemik pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tasikmalaya terus memanas. Aksi demonstrasi yang digelar Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya kembali menyeret sejumlah nama pejabat daerah ke pusaran isu dugaan bisnis dapur MBG.
BACA JUGA : PMII Kota Tasikmalaya Desak Evaluasi Total Program MBG, Ajukan 11 Tuntutan
Dalam orasi mahasiswa, sedikitnya tiga pejabat dan satu pimpinan legislatif disebut secara lantang di depan publik. Mereka adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Maswati, Sekretaris Dinas Pendidikan, Nanang Suhara, Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Gilman Mawardi, serta Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim M.Si.
Pejabat Kompak Membantah
Maswati menegaskan dirinya tidak memiliki dapur MBG. Ia mengklarifikasi bahwa yang disewakan hanyalah gedung olahraga (GOR) milik suaminya, yang kemudian dipakai sebagai Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Saya tidak punya dapur MBG. Suami saya hanya menyewakan GOR, itu pun atas nama kepemilikan suami, bukan saya,” kata Maswati, Jumat (26/9/2025).
Hal senada disampaikan Nanang Suhara. Ia mengakui pernah membantu sebuah yayasan mencarikan tempat sewa gedung pada tahun lalu, namun menolak disebut sebagai pemilik dapur MBG.
“Saya tidak punya dapur. Tahun lalu ada yayasan datang meminta bantuan. Saya hanya membantu memfasilitasi, bukan pemilik,” ujarnya.
Sementara itu, Gilman Mawardi menekankan bahwa dapur MBG tidak dikelola perorangan melainkan yayasan mitra pemerintah.
“Sejauh yang saya tahu, dapur MBG itu dikelola yayasan, bukan perorangan. Saya tidak punya yayasan. Kalau pun ada kerabat yang terlibat, itu bukan berarti milik saya,” jelas Gilman.
Ia menambahkan, regulasi memang melarang anggota DPRD memiliki dapur MBG, namun tidak ada aturan yang melarang penyewaan tempat untuk yayasan.
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim M.Si, yang juga dituding terlibat, menyebut isu tersebut fitnah.
“Saya tidak punya dapur MBG. Kalau ada yang menuduh, silakan buktikan. Kalau tidak, itu fitnah,” tegasnya.
Tidak hanya berorasi, mahasiswa PMII juga melakukan aksi teatrikal dengan memakan nasi bungkus yang disebut sudah basi, lalu berpura-pura pingsan. Adegan itu digelar sebagai simbolisasi bahwa makanan tidak layak konsumsi berbahaya bagi kesehatan.
Meski seluruh pejabat yang dituding membantah keras, polemik MBG di Kota Tasikmalaya masih menjadi sorotan publik. PMII mendesak adanya transparansi penuh dalam pengelolaan program yang menyangkut kebutuhan gizi masyarakat tersebut. (rzm)
