TASIKMALAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat menuai sorotan keras di daerah. Puluhan warga yang tergabung dalam organisasi Serikat Masyarakat Tasikmalaya (Semata) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (24/9/2025) siang, menuntut agar program tersebut segera dievaluasi secara total.
BACA JUGA : Program MBG Tasikmalaya Disorot, Pengamat Kritik Dugaan Campur Tangan Anggota Dewan
Aksi massa ini dipicu maraknya kasus keracunan massal di sejumlah wilayah setelah masyarakat mengonsumsi makanan dari program MBG. Warga mengaku resah dan kecewa dengan kualitas makanan yang dinilai buruk serta tata kelola program yang dianggap tidak transparan.
Ketua Semata, Ahmad Nazmudin, menegaskan program MBG harus dihentikan sementara untuk dievaluasi. Menurutnya, selain memicu keracunan massal, pengelolaan MBG juga diduga hanya dikuasai segelintir pengusaha dan politisi.
“Bahkan, di daerah, beberapa anggota dewan ikut andil memiliki dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” ungkap Nazmudin.
Ia menilai program raksasa dengan anggaran besar seharusnya dikelola secara profesional, bukan terburu-buru dan sarat kepentingan.
Tuntutan ini mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Wakil Ketua Komisi II DPRD, Dani Pardian, menegaskan perlunya evaluasi mendesak agar program tersebut tidak lagi menyengsarakan warga.
“Program Makan Bergizi Gratis harus dievaluasi agar tidak menyengsarakan warga,” tegas Dani.
Ia menambahkan, dana fantastis sebesar Rp335 triliun yang digelontorkan pemerintah pusat untuk MBG harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
Kasus keracunan akibat program serupa bukan hanya terjadi di Tasikmalaya. Sebelumnya, insiden dilaporkan di Garut, dan terbaru ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) juga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Rangkaian peristiwa tersebut kini menjadi sorotan serius publik di Jawa Barat. Desakan agar pemerintah pusat menghentikan sementara pelaksanaan program semakin kuat, sembari dilakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok, kualitas bahan baku, hingga higienitas dapur penyedia makanan. (LS)
