TASIKMALAYA – Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah bersama partai politik berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat. Pernyataan itu disampaikan usai menggelar rapat mendadak dengan sejumlah ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
“Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara percaya kepada pemerintah. Kami bersama seluruh partai politik, termasuk yang di luar pemerintahan, bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil dan tertinggal,” ujar Prabowo, dikutip dari rmol.id.
Menurut Presiden, rapat tersebut digelar untuk merespons maraknya aspirasi publik terkait kinerja DPR serta polemik tunjangan anggota dewan. Prabowo menyebut, para ketua umum partai telah melaporkan langkah tegas dengan menonaktifkan anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan kontroversial dan memicu kemarahan masyarakat.
“Mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing, terhitung mulai Senin 1 September 2025,” jelasnya.
BACA JUGA : Sikapi Dinamika Nasional, PCNU Tasikmalaya Serukan 7 Poin Penting Bagi Masyarakat
Selain itu, Prabowo menegaskan pimpinan DPR sudah sepakat melakukan pencabutan sejumlah kebijakan, di antaranya besaran tunjangan anggota dewan serta moratorium perjalanan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium perjalanan kerja ke luar negeri,” tegasnya.
Prabowo juga meminta DPR membuka ruang dialog dengan masyarakat, termasuk mahasiswa dan tokoh publik, agar aspirasi tersampaikan secara langsung.
“Saya akan meminta pimpinan DPR untuk mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan pihak lain yang ingin menyampaikan aspirasinya, supaya bisa diterima dan berdialog,” katanya.
Tak hanya itu, Presiden turut menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga (KL) untuk bersikap terbuka terhadap kritik publik.
“Kepada pemerintah, saya juga mengatakan agar seluruh KL menerima utusan kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, kritik, maupun perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan,” ucapnya. (LS)
