TASIKMALAYA – Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah Indonesia turut berimbas ke Kota Tasikmalaya. Tragedi meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat terlindas kendaraan taktis (rantis) yang dikemudikan oknum Brimob, menjadi pemicu eskalasi aksi protes di sejumlah kota.
Di Tasikmalaya, ratusan massa yang menamakan diri Rakyat Ingin Revolusi turun ke jalan (29/8/2025). Aksi yang semula berlangsung sebagai bentuk solidaritas berujung pada ketegangan dan kericuhan. Fasilitas publik menjadi sasaran, bahkan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya tak luput dari perusakan. Peristiwa itu menandai meningkatnya eskalasi politik lokal sekaligus menguji ketahanan demokrasi daerah.
Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan mengambil posisi dengan menyerukan pentingnya menjaga kondusivitas. Ia menekankan bahwa stabilitas politik dan keamanan daerah harus menjadi kepentingan bersama.
BACA JUGA : HMI Tasikmalaya Kutuk Brutalitas Aparat dalam Tragedi Driver Ojol di Jakarta
“Kita semua harus menjaga Kota Tasikmalaya ini, karena siapa lagi yang akan menjaganya jika bukan kita sendiri, terutama masyarakat. Jangan sampai kondusivitas Kota Tasikmalaya ini terganggu,” ujar Viman di Bale Kota Tasikmalaya, (30/8/2025).
Viman menggarisbawahi peran kolektif seluruh elemen sosial-politik dalam meredam eskalasi, mulai dari tokoh agama, RT/RW, lurah, hingga camat. Menurutnya, keterlibatan berbagai lapisan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah fragmentasi sosial yang bisa melemahkan legitimasi pemerintahan daerah.
“Mari kita jaga sama-sama Kota Tasikmalaya yang kita cintai. Kami juga akan menerbitkan surat edaran (SE) untuk memastikan ajakan menjaga ketertiban tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat,” ucapnya.
Isu keterlibatan pelajar dalam aksi turut mendapat sorotan serius. Viman menilai hal tersebut dapat menimbulkan dampak buruk terhadap generasi muda, sekaligus membuka ruang manipulasi politik yang berpotensi memperkeruh keadaan. Pemerintah kota, tegasnya, akan segera membuat aturan khusus untuk mencegah pelajar terseret dalam aksi politik jalanan.
“Kami akan buat imbauan agar anak-anak sekolah fokus pada pendidikan. Jangan sampai mereka terseret dalam aksi yang dapat membahayakan diri mereka maupun merusak fasilitas publik,” jelasnya.
Di tengah tekanan publik, Viman tetap menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka ruang bagi kritik dan aspirasi. Kritik, kata dia, adalah instrumen demokrasi yang dapat menjadi bahan koreksi, selama disampaikan dalam koridor konstitusional dan tidak mengancam stabilitas politik.
“Kritikan terhadap kami aparat dan pemerintah itu menjadi bahan untuk koreksi kami semua,” tutupnya.
Eskalasi yang terjadi di Tasikmalaya menjadi cerminan bagaimana dinamika politik nasional berimbas langsung ke level lokal. Pemerintah kota kini dituntut menjaga keseimbangan antara mendengar suara publik dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dalam suasana kondusif. (LS)
