TASIKMALAYA – Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, meresmikan kegiatan gerak jalan santai di Desa Purwasari, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (23/8/2025). Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat pasca kontestasi politik Pilkada.
Dalam sambutannya, Asep Sopari mengajak masyarakat untuk kembali bersatu setelah perbedaan politik di Pilkada lalu. Ia menegaskan bahwa kini pasangan Cecep Nurul Yakin dan dirinya sudah resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.

“Semangat Kemerdekaan Republik Indonesia harus mempersatukan kita semua. Lupakan Pilkada kemarin, sekarang Bupati dan Wakil Bupatinya Cecep–Asep,” kata Asep Sopari.
BACA JUGA : Purnawirawan Polisi Tewas dalam Kecelakaan di Jalan Sindangraja Tasikmalaya
Terkait program kerja, Asep menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mencanangkan alokasi anggaran untuk dua tahun ke depan dengan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan. Menurutnya, kondisi jalan di sejumlah wilayah masih perlu diperbaiki, khususnya di Kecamatan Cisayong.
“Jalan di Cisayong ada yang bagus, ada juga yang rusak. Insya Allah, dengan doa ibu bapak semua, saya bersama Pak Bupati akan bekerja keras untuk memprioritaskan perbaikan jalan kabupaten, kemudian jalan desa akan kami bantu secara bertahap,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Asep juga menyoroti kondisi pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Ia menegaskan komitmennya untuk menepati janji kampanye dengan membangun ruang kelas baru agar fasilitas pendidikan lebih layak.
“Jangan sampai sekolah kondisinya seperti kebun bambu. Kalau bangunannya sudah rusak, lalu hanya ditopang bambu, itu tidak boleh dibiarkan. Sebagai pimpinan, kami harus benar-benar melihat kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Di bidang kesehatan, Asep menekankan pentingnya pemerataan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia mendorong agar seluruh warga memiliki jaminan kesehatan, terutama melalui program BPJS.

“Semua masyarakat harus mendapat keadilan dalam layanan kesehatan. Pemerintah Pusat melalui Presiden sudah menyiapkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN), sehingga bisa diketahui siapa saja yang berhak menerima BPJS Kesehatan dari pemerintah, penerima PKH maupun BPNT,” jelasnya.
Menurut Asep, saat ini pemerintah sedang melakukan penyesuaian agar data yang digunakan benar-benar sesuai kondisi di lapangan. Ia menambahkan, warga yang masuk kategori miskin berdasarkan klasifikasi Desil 1 sampai Desil 5 akan otomatis mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah.
“Mohon kesabaran, karena data ini sedang diluruskan dan diperbaiki. Yang termasuk Desil 1 sampai 5 akan ditanggung pemerintah dalam layanan kesehatan,” pungkasnya. (rzm)