TASIKMALAYAKU.ID – Usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer belum bisa langsung diterapkan di Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota masih menelaah lebih jauh gagasan tersebut sebelum mengambil keputusan.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, mengungkapkan bahwa program tersebut belum dibahas secara intensif di kalangan internal Pemkot. Namun, wacana ini mulai mengemuka dalam diskusi di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Komunikasi awal memang sudah dibuka oleh Komandan Lanud, tapi soal teknis pelaksanaan belum dibicarakan secara detail,” kata Diky pada 6 Mei 2025.
BACA JUGA : Dedi Mulyadi Usulkan Anak “Nakal” Dibina di Barak TNI-Polri Mulai Mei 2025, Kontroversial?
Menurutnya, Pemkot Tasikmalaya masih menimbang dan mengkaji berbagai aspek dari program tersebut. Apalagi, belum lama ini pihaknya juga baru melaksanakan program Nyaah Ka Indung yang juga merupakan inisiatif dari Gubernur Dedi.
Diky menekankan bahwa sebelum program barak militer ini dilaksanakan, diperlukan masukan yang menyeluruh dari berbagai elemen terkait. “Saya belum bisa memberikan banyak keterangan karena kita masih menunggu pendapat dari Forkopimda,” jelasnya.
Meski begitu, Diky menyatakan bahwa Pemkot akan mendukung jika kebijakan ini nantinya ditetapkan sebagai instruksi resmi dari pemerintah provinsi.
BACA JUGA : TNI AD Siap Dukung Rencana Pemprov Jabar Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer
“Kalau sudah menjadi keputusan dari atas, tentu kami akan mengikuti. Namun tetap harus dikaji secara matang karena ini menyangkut nasib para siswa dan dampaknya ke masyarakat,” ujarnya.
Diky juga menyebut bahwa pelajar yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti geng motor atau perilaku menyimpang lainnya menjadi kelompok yang dipertimbangkan untuk mengikuti program ini. Tujuannya adalah memberikan pembinaan dengan pendekatan disiplin dan tanggung jawab agar mereka bisa kembali ke jalur positif. (*)
