TASIKMALAYA – Peringatan Hari Jadi ke-393 Kabupaten Tasikmalaya berlangsung khidmat dan penuh makna, Sabtu (26/7/2025). Dalam momentum bersejarah tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tampil menyampaikan pidato bernas di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dihadiri seluruh elemen masyarakat.
Ribuan warga dari berbagai kecamatan, anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi, tokoh adat, pelajar, serta tamu undangan dari berbagai latar belakang hadir dalam perayaan tahunan tersebut. Namun, pidato Dedi Mulyadi kali ini bukan sekadar seremonial. Ia menyampaikan apa yang disebut sebagai “manifesto moral dan sosial” yang menyoroti berbagai persoalan krusial di daerah.
Jalan Rusak Bukan Pemandangan Biasa
Gubernur Dedi dengan tegas menyatakan bahwa jalan rusak tidak boleh lagi menjadi pemandangan umum di Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, akses jalan yang baik merupakan hak dasar warga sekaligus pondasi penting bagi pembangunan ekonomi lokal.
“Kita tidak bisa lagi membiarkan warga bergantung pada jalan berlubang. Pembangunan infrastruktur harus menyentuh yang paling dasar dan paling dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Layanan Kesehatan dan Perumahan Layak
Dalam pidatonya, Dedi juga menyinggung soal layanan kesehatan. Ia menolak keras adanya praktik diskriminatif dalam pelayanan publik, khususnya kesehatan. Ia menekankan pentingnya akses pengobatan yang gratis dan berkualitas bagi warga kurang mampu.
“Pemerintah harus menjamin sistem yang inklusif. Tak boleh ada warga yang ditolak hanya karena tak mampu membayar,” ujarnya.
Gubernur Jabar itu juga menegaskan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ruang pertumbuhan keluarga. Untuk itu, bantuan pembangunan rumah bagi warga miskin harus mengedepankan aspek kenyamanan, keamanan, dan ketenangan, bukan sekadar formalitas administratif.
Pendidikan Bebas Komersialisasi
Dalam sektor pendidikan, Dedi Mulyadi mengkritik keras praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah yang dinilai membebani orang tua. Ia menekankan bahwa pendidikan harus menjadi ruang pembentukan karakter dan bukan ladang bisnis.
Ia juga menyoroti program wisata sekolah yang kerap dijadikan ajang pungutan berkedok edukasi.
“Wisata sekolah harus memberi wawasan, bukan jadi tempat eksploitasi siswa. Harus transparan dan punya nilai edukatif yang nyata,” katanya lantang.
Lebih lanjut, Dedi mengangkat kembali ajaran luhur Sunda yang disebut “Wejangan Padjadjaran” sebuah panduan hidup warisan leluhur yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas.
Ia menyebut Tasikmalaya sebagai “guru peradaban tata ruang Sunda” karena memiliki komposisi geografis yang ideal: gunung sebagai simbol kekuatan dan sungai sebagai aliran kehidupan. Dalam semangat itu, ia mengusulkan agar bambu dijadikan ikon ekosistem lokal.
“Bambu melambangkan fleksibilitas, keberlanjutan, dan kekuatan komunitas. Ini filosofi yang harus kita jaga,” tambahnya.
Seruan Melawan Eksploitasi Alam
Gubernur juga mengecam keras praktik perusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak beretika. Ia menyatakan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian alam dan hak generasi masa depan.
Menutup pidatonya, Dedi Mulyadi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu membangun Tasikmalaya yang beradab, adil, dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, tokoh adat, pendidik, dan masyarakat sipil dalam menjunjung nilai-nilai buhun (kearifan lokal) serta etika sosial.
“Tasikmalaya bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga harapan masa depan Jawa Barat yang manusiawi dan berakar pada budaya,” pungkasnya. (rzm)
