TASIKMALAYA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat penugasan strategis dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani langsung berbagai persoalan di wilayah Papua. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, (8/7/2025).
Menurut Yusril, penugasan ini akan bersifat resmi dan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres). Bahkan, ia menyebut tak menutup kemungkinan Wapres Gibran akan membuka kantor khusus di Papua untuk mempercepat pelaksanaan tugasnya di lapangan.
“Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” ungkap Yusril, dikutip dari cnnindonesia.com.
Penugasan tersebut, lanjut Yusril, bukan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan fisik semata, namun juga menyentuh aspek-aspek sensitif seperti persoalan hak asasi manusia (HAM) yang selama ini menjadi sorotan di Papua.
Pemerintah, kata dia, ingin menunjukkan komitmen nyata untuk memperbaiki kondisi dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun hukum.
BACA JUGA : Bawaslu Klarifikasi Tudingan DPR soal Serapan Anggaran Rendah
“Concern pemerintah dalam menangani Papua, beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” ujar Yusril.
Langkah ini dianggap sebagai pendekatan baru yang lebih proaktif. Penempatan Wapres secara langsung di Papua diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian dan mempercepat proses pengambilan keputusan dalam menangani berbagai tantangan kompleks yang dihadapi masyarakat Papua.
Di kesempatan yang sama, Yusril juga menyinggung langkah Presiden Prabowo yang menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Penunjukan ini dinilainya sebagai kebijakan strategis mengingat Pigai adalah tokoh asal Papua yang dikenal vokal dalam isu-isu HAM.
“Pak Prabowo menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri HAM itu langkah yang sangat tepat. Ia berasal dari Papua dan memiliki latar belakang sebagai aktivis HAM,” tambah Yusril.
Penugasan Gibran di Papua ini pun disebut sebagai bagian dari strategi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menyelesaikan persoalan Papua secara menyeluruh, dengan pendekatan dialog, keadilan sosial, dan pembangunan inklusif.
Jika benar direalisasikan, kehadiran kantor Wakil Presiden di Papua akan menjadi sejarah baru dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana seorang pejabat negara setingkat wapres secara aktif berkantor di luar pusat kekuasaan Jakarta. (LS
