TASIKMALAYA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah menghentikan sepenuhnya proyek penulisan ulang sejarah resmi Indonesia yang tengah digagas oleh Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Maria Yohana Esti Wijayati, dalam pernyataan resmi yang dibacakan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 30 Juni 2025.
“Kami meminta dengan tegas, setop penulisan (ulang sejarah) ini karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang,” ujar Esti, yang juga merupakan Ketua DPP PDIP.
BACA JUGA : Fadli Zon Bikin Buku Sejarah RI, Puan: yang Pahit Pun Harus Tetap Dicatat
Esti menegaskan, sikap partainya kini tidak lagi sekadar meminta penundaan, melainkan menghentikan sepenuhnya proyek tersebut.
“Dengan banyaknya polemik yang muncul, target kami bukan lagi sekadar ditunda, tapi dihentikan total,” kata dia, dikutip dari tempo.co.
Langkah Politik Lewat DPR
Lebih lanjut, Esti mengatakan bahwa Fraksi PDIP akan mendorong pemerintah menghentikan proyek tersebut melalui jalur parlemen. Komisi X DPR RI, yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan, berencana segera memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk membahas agenda kerja kementeriannya, termasuk mengevaluasi proyek penulisan ulang sejarah tersebut.
Menurut Esti, upaya penulisan ulang sejarah yang dilakukan pemerintah saat ini telah menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat, bahkan sebelum hasilnya rampung.
Ia menilai ada kekhawatiran besar terhadap potensi distorsi sejarah jika proyek ini tetap dilanjutkan.
“Pemerintah tidak perlu memaksakan penulisan sejarah versi kementerian. Sebab sejak awal proyek ini sudah menimbulkan kegelisahan di berbagai kalangan,” ucapnya.
Kekhawatiran Akan Akurasi dan Independensi
Esti mengungkapkan bahwa salah satu sumber kekhawatiran datang dari mundurnya sejumlah sejarawan dari tim penulisan. Mereka, menurutnya, mengundurkan diri karena tidak memiliki kesamaan visi dengan tim bentukan pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap akurasi dan independensi narasi sejarah yang sedang disusun.
“Banyak pihak yang hadir dalam rapat dengar pendapat di Komisi X juga menyampaikan kegelisahan terhadap proyek ini. Jika dilanjutkan, sejarah yang ditulis bisa saja menyimpang dari fakta,” tambah Esti.
Pemerintah Tetap Jalan, Target Rampung Agustus
Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya menegaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia akan tetap berjalan dan ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.
“Sekarang progresnya sudah di atas 50 persen. Kita tunggu sampai 70-80 persen baru kita buka diskusi,” ujar Fadli, (26/6/2025).
Fadli mengklaim bahwa pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan publik, namun ia menyebut forum diskusi baru akan dilakukan ketika draf penulisan telah hampir rampung.
Hal itu, menurutnya, penting untuk menghindari kesimpangsiuran sebelum hasilnya bisa dikaji secara menyeluruh.
Penulisan Sejarah Jadi Isu Sensitif
Proyek penulisan ulang sejarah nasional memang menjadi salah satu kebijakan sensitif pemerintahan Prabowo. Sejak diumumkan, proyek ini menuai pro dan kontra dari akademisi, sejarawan, aktivis kebudayaan, hingga kalangan politisi. Kritik yang mengemuka menyangkut proses, transparansi, aktor yang terlibat, hingga kekhawatiran adanya agenda politisasi sejarah.
PDIP menjadi salah satu partai politik pertama yang secara terbuka menolak proyek ini, dengan alasan bahwa sejarah bangsa tidak boleh ditulis ulang secara sepihak dan tanpa partisipasi publik yang luas. (*)
