TASIKMALAYAKU.ID – Para camat dan lurah di Kota Tasikmalaya akhirnya angkat suara. Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya pada 29 April 2025, mereka menyampaikan berbagai keluhan yang selama ini membebani kerja mereka di lapangan.
Rapat yang juga menjadi momen silaturahmi pasca Idulfitri ini berlangsung hangat, namun penuh nada serius. Ketua Forum Camat, H. Rahman, S.Sos., M.Si., menyebutkan bahwa tugas camat dan lurah semakin berat, sementara dukungan yang mereka terima belum sebanding.
“Kami ini ujung tombak pelayanan publik. Tapi bagaimana bisa maksimal jika personel kami kurang, anggaran minim, dan banyak jabatan penting kosong bertahun-tahun?” ungkap Rahman.
Ia mencontohkan di Kecamatan Cibeureum, terdapat lima jabatan struktural yang tidak terisi, termasuk posisi lurah dan kepala seksi ketertiban. Kondisi ini menurutnya sudah berlangsung lebih dari dua tahun. Di sejumlah kelurahan, bahkan hanya ada satu atau dua staf yang bekerja—padahal idealnya ada lima hingga enam orang.
Rahman juga menyoroti persoalan anggaran. Menurutnya, pasca-pandemi COVID-19, anggaran untuk kecamatan dan kelurahan menyusut drastis, sementara tugas justru terus bertambah. Program-program seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan sampah tetap harus dijalankan.
“Kami tidak menolak tugas, tapi berikan kami alat tempurnya. Anggaran kami terbatas, pegawai pun terbatas. Bagaimana bisa optimal?” katanya dengan nada tegas.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, H. Dodo Rosada, mengakui adanya permasalahan serius terkait kekosongan jabatan struktural dan ketimpangan tunjangan kinerja (TPP) antara pegawai di kecamatan/kelurahan dan SKPD.
“Memang ada ketimpangan. Ini harus jadi perhatian Wali Kota. Kita butuh kebijakan yang adil. Beban kerja mereka tidak ringan,” ujar Dodo.
Ia berjanji akan menindaklanjuti semua aspirasi yang disampaikan dalam rapat itu, termasuk mendesak pengisian jabatan kosong dan penyesuaian anggaran.
“Kami akan dorong agar ada langkah konkret dari Pemkot. Jangan sampai pelayanan publik terus-terusan terganggu hanya karena persoalan yang sebetulnya bisa diselesaikan,” pungkasnya. (*)
